LSF mau kontrol semua penayangan film di Indonesia, termasuk festival film dan nonton bareng

Lembaga Sensor Film (LSF) tuh dikenal konservatif kalau soal nyortir film-film yang bakal ditonton di bioskop Indonesia. Bukan cuma konten-konten nudity atau violence aja, tema-tema film yang dinilai gak sesuai sama agenda mereka (kayak LGBT) juga mereka filter.

Kondisi ini membuat para distributor film beralih ke festival film untuk menayangkan film-film yang kaya akan pesan moral, tapi perlu digambarkan dari hal-hal yang ‘gak lolos sensor LSF’.

Tapi sekarang LSF mau torehkan ‘cakar’ mereka di ranah festival film. Bukan hanya ngefilter film-film yang akan tayang di bioskop, mereka klaim kalau mereka punya kuasa untuk mengatur film apa saja yang boleh beredar di masyarakat. Mau itu di festival film, televisi, DVD, layar tancep… semua!

Juru bicara LSF, Rommy Fibri, bilang kalau wewenang yang diberikan ke LSF melalui undang-undang No. 33 tahun 2009 tentang perfilman itu mencakup:

“Semua film yang akan dipertunjukkan di Indonesia mesti mendapat surat tanda lulus sensor (STLS) dari LSF,” terang Rommy via WA chat seperti dikutip Kompas.

“Dalam kategori teknisnya, semua film yang akan diputar di bioskop, televisi, festival atau komunitas terbatas dan juga penjualan-penyewaan (DVD) maka mesti mendapat STLS,” jelasnya.

Satu-satunya pengecualian, menurut Rommy, adalah film dokumenter jurnalistik.

Rommy juga menegaskan pentingnya bagi LSF untuk sensor film-film yang akan dipertontonkan ke kalangan terbatas, dan minta para pembuat film untuk melaporkan dulu ke LSF sebelum penayangan.

Di sini yang agak sulit untuk diterima. Karena kita punya pengalaman buruk dengan sejarah propaganda lewat film yang membuat komunis jadi ’setan’ dan adanya sejarah kelam pembantaian orang-orang yang terafiliasi dengan komunis.

Dampaknya masih kerasa sampai sekarang lho. Minggu lalu di Jakarta ada penolakan pemutaran film dokumenter soal tahanan politik di pulau Buru, ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’, oleh ormas. Pulau Buru adalah salah satu pulau besar di Kepulauan Maluku yang dijadikan penjara bagi tahanan politik, khususnya yang terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Terus sekarang LSF mau punya kontrol penuh ke film-film yang gak bisa masuk bioskop? Kalau ternyata film-film seperti ini memberikan fakta sejarah baru yang bisa membuat kita secara jujur belajar tentang diri kita sebagai bangsa, masa harus LSF dulu yang menentukan boleh atau gak bolehnya masyarakat tau soal fakta sejarah itu?