​Uber masih beroperasi di Jakarta meskipun banyak hambatan

Mungkin banyak diantara kita yang ragu-ragu untuk pesan mobil Uber setelah banyak berita beredar tentang aparat yang menindak layanan pemesanan mobil online itu belakangan ini. 

Tapi kenyataannya layanan Uber sekarang masih bisa dipesan di Jakarta walaupun sudah ada himbauan dari Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta (Dishubtrans DKI) bagi pemilik mobil rekanan Uber untuk menahan diri untuk tidak beroperasi selama proses legalisasi perusahaan itu berlangsung.

Corporate Public Affairs Uber, Daniel Kusuma, mengkonfirmasi layanan Uber masih aktif dan menolak anggapan bahwa Uber tidak mengindahkan himbauan untuk mengurus legalitasnya di Indonesia.

“Saat ini, Uber sedang menyusun berkas-berkas yang diperlukan guna mendapatkan izin sebagai PMA. Kami akan informasikan sekiranya Uber sudah siap untuk mengajukan izin PMA tersebut ke BKPM,” jelas Daniel seperti yang dikutip Kompas (22/09).

Uber tidak kunjung mengajukan perizinan legal sebagai angkutan umum karena mereka bersikeras mereka bukanlah perusahaan taksi. Kepala Perwakilan Uber di Indonesia, Heru Putranto, menjelaskan bahwa Uber bergerak di pemasaran teknologi aplikasi, yang berkerja sama dengan perusahaan rental mobil dan menjadi jembatan bagi pemilik mobil dan penumpang.

Namun, Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Emanuel Kristianto, mendapatkan temuan bahwa Uber tidak pernah melakukan kerja sama dengan perusahaan rental resmi. Mereka diketahui hanya melakukan kerja sama dengan para pemilik mobil pribadi.

“Mereka mengajak orang-orang yang punya mobil untuk bergabung dengan iming-iming Rp 15 juta per bulan,” kata Emanuel seperti yang dikutip Kompas pada Jumat kemarin (18/09)

Uber sebelumnya sudah membuat petisi yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil agar layanan pesan mobil ini masih bisa beroperasi di kedua kota. Lewat petisinya, Uber mengakui bahwa sudah lebih dari 6,000 orang yang berkerjasama dengan Uber, dan mereka terancam kehilangan penghasilan bila Uber dihentikan di Indonesia. Petisi itu kini sudah mendapat dukungan lebih dari 25,000 dukungan.

Ahok menanggapi petisi ini dengan menekankan bahwa bila Uber memang ingin membantu masyarakat dengan membuat ‘taksi’ tarif murah, Uber harus membuat perusahaan yang jelas dulu dan membayar pajak. Kalau tidak, Uber bisa membuat situasi tidak adil bagi taksi konvensional yang tidak bisa menurunkan tarif seperti Uber karena mereka harus bayar pajak.

“Itu yang tidak adil. Jangan-jangan nanti dia (Uber) bilang, ‘Lo kalau mau semurah tarifnya kayak gue, ikut gue dong yang enggak bayar pajak, enggak daftar, enggak tanggung jawab.’ Enggak bener tuh. Itu mah namanya nyolong. Itu saja masalahnya,”  jelas Ahok pada Kompas.
   
Ridwan Kamil, yang pernah menyatakan bahwa Uber bermanfaat bagi masyarakat, kini juga lebih menekankan agar Uber membereskan legalitasnya sebagai perusahaan. Di Bandung sendiri, ia tidak menggerakkan jajarannya untuk melakukan razia terhadap mobil Uber.

“Tapi mau berargumentasi kami hebat, kami bermanfaat kalau tidak ada legalitasnya tetap tidak akan jadi sebuah hal yang baik. Maka penekanan saya legalitas, jangan berdebat dengan saya lagi soal urusan teknis, teknologi, ekonomi sudah lewat. Sekarang fokus pada urusan legalitas,” jelas Ridwan Kamil kepada Kompas.

Berat nih sepertinya tantangan Uber.

Memang sih dukungan ke Uber dari masyarakat itu cukup banyak. Karena selain murah, ada keunggulan lain seperti tidak perlu bayar tunai dan mudah direimburse kantor. Bahkan ada pecinta Uber yang menulis dalam blognya bahwa Uber tidak mendiskriminasi orang yang mau jadi rekanannya (driver). Wanita berjilbab juga bisa bekerja sama dengan Uber tanpa harus pusing dengan aturan berpakaian.

Kita juga sering dengar cerita sih, kalau supir Uber itu banyak yang rupawan dan wangi. Nah! Mungkin perusahaan taksi konvensional bisa memerhatikan sisi yang ini.